Sunday, August 30, 2015

Khittah Islam Nusantara



oleh : Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin

Akhir-akhir ini Islam Nusantara jadi wacana publik. Tak hanya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin), tetapi seluruh masyarakat Indonesia juga ikut memperbincangkannya. Seolah-olah ada anggapan bahwa Islam Nusantara adalah hal baru. Hal ini wajar karena Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas terbesar bangsa ini. Jika terjadi perubahan di dalam organisasi ini, pengaruhnya segera dirasakan oleh seluruh negeri. Karena itu, bentuk apresiasi publik seperti ini sangatlah positif, baik bagi NU maupun bagi negeri ini.
Sebagai tema Muktamar NU 2015 di Jombang yang digelar beberapa waktu lalu, Islam Nusantara memang baru dideklarasikan. Namun, sebagai pemikiran, gerakan, dan tindakan, Islam Nusantara bukanlah hal baru bagi kita. Islam Nusantara adalah Islam Ahlussunnah Waljamaah al-Nadliyyah. Mengapa di sini perlu penyifatan al-Nahdliyyah? Jawabnya adalah karena banyak kalangan lain di luar NU yang juga mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah Waljamaah (disingkat Aswaja), tetapi memiliki cara pikir, gerakan, dan amalan yang berbeda dengan NU.
Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) pun mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah Waljamaah, tetapi sepak terjang mereka selama ini sangat ditentang NU. Karena itu, Islam Nusantara adalah cara dan sekaligus identitas Aswaja yang dipahami dan dipraktikkan para Mua’sis (pendiri) dan ulama NU. Islam Nusantara adalah cara proaktif warga NU dalam mengidentifikasi kekhususan-kekhususan yang ada pada diri mereka guna mengiktibarkan karakteristik-karakteristik ke-NU-an. Karakteristik-karakteristik ini bersifat peneguhan identitas yang distingtif, tetapi demokratis, toleran, dan moderat.

Tiga Pilar
Pada dasarnya ada tiga pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran (fikrah); kedua, gerakan (harakah); dan ketiga, tindakan nyata (amaliyyah/amaliah).

Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat (tawassuth). Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nash (al-jumûd al-manqûlãt) sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al Quran. Salah satu pernyataan Imam al-Qarafi, ulama ahli usul fikih, menyatakan jika ”al-jumûd ‘alã al-manqûlãt abadan dalãl fi al-din wa jahl bi maqasidihi”, pembacaan yang statis (tanpa tafsir) penafsiran pada hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan di dalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU.

Pilar kedua adalah gerakan. Artinya, semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan (reformasi) untuk jamiah (perkumpulan) dan jamaah (warga) yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja (al-akhdh bi al-jadid al-aslah), karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, mencipta yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis.

Pilar ketiga adalah amaliah. Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih; disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliah yang diperintah Al Quran dan Sunah Nabi. Dengan cara demikian, amaliah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan ’urf atau ‘ãdat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan para pendiri NU kepada kita semua.

Penanda Islam Nusantara

Ada lima penanda Islam Nusantara. Pertama, reformasi (islahiyyah). Artinya, pemikiran, gerakan, dan amalan yang dilakukan para Nahdliyin selalu berorientasi pada perbaikan. Pada aspek pemikiran, misalnya, selalu ada perkembangan di sana (tatwir al-fikrah), dan karena itu, pemikiran Islam Nusantara adalah pemikiran yang ditujukan untuk perbaikan terus. Cara berpikirnya adalah tidak statis dan juga tidak kelewat batas.

Kedua, tawazuniyyah, yang berarti seimbang di segala bidang. Jika sebuah gerakan diimplementasikan, maka aspek keseimbangan juga harus dijadikan pertimbangan. Tawazunniyyah ini menimbang dengan keadilan.
Ketiga, tatawwu’iyyah, yang berarti sukarela (volunterisme). Satu hal yang harus dipegang dalam kesukarelaan ini adalah dalam menjalankan pemikiran, gerakan dan amalan, Nahdliyin tidak boleh memaksakan pada pihak lain (lã ijbãriyyah). Artinya, orang NU harus memperhatikan hak-hak orang di luar NU. Secara internal, warga NU juga tak boleh bersikap fatalistik (jabbãriyyah), harus senantiasa berusaha dan berinovasi menegakkan tiga pilar Islam Nusantara di atas. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan, tetapi bukan tidak berbuat apa-apa.

Keempat, santun (akhlaqiyyah), yaitu segala bentuk pemikiran, gerakan, dan amalan warga Islam Nusantara dilaksanakan dengan santun. Santun di sini berlaku sesuai dengan etika kemasyarakatan dan kenegaraan serta keagamaan.

Kelima, tasamuh, yang berarti bersikap toleran, respek kepada pihak lain. Sikap toleran ini tidak pasif, tetapi kritis dan inovatif. Dalam bahasa keseharian warga NU adalah sepakat untuk tidak sepakat.
Secara konseptual, kelima penanda Islam Nusantara tersebut mudah diucapkan, tetapi sulit direalisasikan. Sulit di sini berbeda dengan tidak bisa melaksanakan. Misalnya, sikap Islam Nusantara dalam menyikapi dua arus formalisme keagamaan dan substansialisasi keagamaan berada di tengah. Kedua arus boleh diperjuangkan selama tidak menimbulkan konflik. Prinsip yang harus dipegang dalam hal ini adalah kesepakatan (konsensus), demokratis, dan konstitusional.

Ijtihad

Hal penting lain yang ingin penulis sampaikan adalah persoalan ijtihad. Apakah model ijtihad Islam Nusantara? Ijtihad Islam Nusantara adalah ijtihad yang selama ini dipraktikkan oleh NU. Prinsipnya, Islam tak hanya terdiri pada aspek yang bersifat tekstual, tetapi juga aspek yang bersifat ijtihadiyah. Ketika kita menghadapi masalah yang tak ada di dalam teks, maka kita menganggap masalah selesai, artinya tidak dicarikan jawaban.

Islam Nusantara tidak berhenti di sini, tetapi melihat dan mengkajinya lebih dulu lewat mekanisme-mekanisme pengambilan hukum yang disepakati di kalangan Nahdliyin. Hasil dari mekanisme metodologi hukum ini (proses istinbãt al-hukm) harus dibaca lagi dari perspektif Al Quran dan Sunah. Mekanisme metodologi hukum yang biasa dipakai Nahdliyin di sini misalnya adalah maãlahah (kebaikan).

Ilustrasinya, jika sebuah amalan tak ada di rujukan tekstualnya, tetapi ia membawa kebaikan di tengah masyarakat, hal itu justru harus dilestarikan: ”idhã wujida nass fathamma masslahah, idhã wujida al-maslahah fathamma shar’ al-Lãh—jika ditemukan teks, maka di sana ada kebaikan, dan jika ditemukan kebaikan, maka di sana adalah hukum Allah”. Ini uraian singkat dan pokoknya saja. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di ruang yang lebih luas.

Pada akhir tulisan pendek ini saya ingin mengatakan Islam Nusantara harus lebih digali lagi sebagai perilaku bangsa agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan justru terjadi.

Oleh: KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI Pusat/ Rais Aam PBNU, dalam artikelnya yang berjudul Khittah Islam Nusantara, yang dimuat di Kompas pada 29 Agustus 2015.

Wednesday, August 26, 2015

Mengenang Fathi


7 tahun yang lalu... tanpa didampingi abimu... kau bersiap lahir di dunia fana ini....
Walau sanak saudara silih berganti yang menemani....
Tapi tetap saja ada hampa di hati...
Dan tepat di hari Rabu, 27 Agustus 2008 pukul 14. 27 WIB kau terlahir... sungguh luar biasa....
Kau tumbuh sehat dan kuat....
cerdas dan sholih...
Hatimu sangat lembut dan penyayang....
Kau sangat baik hati... pemurah dan full senyuman...
Kau selalu bangun di pagi hari... yah... sebelum orang2 di sekitarmu terbangun.... dan ini kebiasaanmu yang sungguh luar biasa...
Dan tepat di usiamu yang ke 5, 27 Agustus 2013, kau pun pertama kali menjalani Ct SCAN. Tidak mudah melakukannya.. karena kau anak kecil yang mau kebebasan.... yang takut dengan ketidakbiasaan... yang belum mengerti arti tindakan medis... kau cuma hrs menuruti orang2 besar di sekitarmu....
Setelah itu hari2 lincahmu... hari2 bebasmu.... hari2 ceriamu.... seperti terenggut oleh smua yang ada.....
Tapi kau tetap tegar.... kau tetap ceria... kau tetap semangat... kau tetap bahagia....
Di sela hari2 yang harus kau lalui.. di RS dengan segala bentuk perlakuan... tapi kau tetap tanpa keluhan... yah tanpa keluhan... sakitmu seperti kau sembunyikan.... kau tetap tersenyum dan tetap ingin tidak mengeluh... tidak ingin membebankan rasa di orang2 sekitarmu.....
Sampai akhirnya... menjelang usiamu yang ke 6... Sungguh, Allah sangat sayang padamu.... ingin mengambilmu.... ingin cepat memberikan bahagiaanmu yang hakiki.... menghindarikanmu dari fatamorgana dunia.... mensucikanmu dalam cintaNya...
Yah... sampai batas itu....
Jumat, 4 Juli 2014 pukul 12.30 ... hari ke 6 di bulan Ramadhan...
Kau telah kembali ke pangkuanNya...
Dan kami harus ikhlas.... harus ikhlas nak... Karena kau pasti sangat bahagia di sana.... yah... kebahagiaan yang tentu tidak akan kau rasakan d dunia fana ini...
Semoga kelak Allah perkenankan kau menjemput kami orangtuamu di pintu surgaNya....
Untuk masuk dan berkumpul kembali... bercanda dan berbahagia bersama.... di jannahNya...
Aamiin.Aamiin...Aamiin...Yaa Rabbal Aalamiin....
27 Agustus 2008 - 27 Agustus 2015

BUTA HURUF DAN AKSARA ARAB DI KOIN INDONESIA

Oleh : Adkhilni M. Sidqi




Coba perhatikan apa yang menarik dari koin Indonesia 25 sen tahun 1952 yang saya temukan di Damaskus ini?
Bagi saya, koin ini menyibak banyak hal dari masa lalu. Selain karena ukuran dan materialnya sangat mirip dengan koin Rp500 "bunga melati" tahun 2003, yang paling menarik dari koin ini adalah penggunaan aksara Arab pada koin Indonesia. Ternyata Indonesia pernah mencetak koin dengan tulisan Arab, yakni 1 sen (1952), 5 sen (1951—1954), 10 sen (1951—1954), dan 25 sen (1952). Setelah itu aksara Arab dalam mata uang Indonesia lenyap dan digantikan seluruhnya dengan huruf latin.
"Mengapa Indonesia menggunakan aksara Arab?" si penjual koin malah bertanya ke saya.
"Hmmm... mungkin karena sebagian besar rakyat Indonesia saat itu lebih familiar dengan tulisan Arab," jawab saya sekenanya, tapi malah jawaban itu balik menyerang saya dengan lebih banyak pertanyaan dalam kepala.
Sejak lama kita selalu dijejali data bahwa pada masa awal kemerdekaan, tingkat buta huruf di Indonesia mencapai lebih dari 90%! Bayangkan suatu bangsa yang menuntut kemerdekaan padahal hanya kurang dari 10% penduduknya yang bisa baca tulis. Bagaimana bangsa merdeka itu kelak bisa menjalankan pemerintahannya dan mengurus negaranya jika baca tulis saja tidak becus? Tidak heran salah satu perdebatan sengit di BPUPKI adalah bangsa ini belum siap untuk merdeka karena masih bodoh dan belum bisa baca tulis.
Namun tunggu dulu… sebetulnya bangsa Indonesia saat itu "buta huruf" atau buta huruf latin? Bagaimana dengan aksara Arab yang sudah lebih dulu dikenal oleh umat Islam di Indonesia? Atau bagaimana dengan aksara-aksara lokal Nusantara? Apakah mereka juga dijebloskan ke dalam 90% penduduk yang buta huruf itu? Saya teringat almarhumah nenek yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Beliau besar di lingkungan pesantren terbata-bata dan berat sekali membaca aksara latin, tapi sangat cepat dan ringan membaca tulisan Arab/Arab Melayu/Pegon. Apakah ia buta huruf?
Didorong oleh rasa penasaran, penemuan koin ini menuntun saya untuk menggali lebih dalam tentang sejarah aksara Arab Melayu/Jawi/Pegon. Sebelum masa kolonial, Arab Melayu/Jawi/Pegon ini luas digunakan sebagai bahasa sastra, bahasa pendidikan, dan bahasa resmi kerajaan se-Nusantara. Beberapa karya sastra ditulis dengan aksara ini, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Amir Hamzah, Syair “Singapura Terbakar” karya Abdul Kadir Munsyi (1830), juga karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan tafsir Qur’an karya Kyai Saleh Darat juga ditulis dengan Arab Pegon yang kini sudah banyak dilupakan.
Surat-surat raja Nusantara, stempel kerajaan, dan mata uang pun ditulis dalam aksara Arab Melayu/Jawi ini. Kesultanan Pasai Aceh, Kerajaan Johor dan Malaka, Kesultanan Pattani pada abad 17, secara resmi menggunakan Arab Melayu sebagai aksara kerajaan. Termasuk juga dalam hubungan diplomatik, kerajaan-kerajaan Nusantara menggunakan aksara Arab Melayu untuk membuat perjanjian perjanjian resmi baik dengan Inggris, Portugis, maupun Belanda. Konon, deklarasi kemerdekaan Malaysia 1957 sebagian juga ditulis dalam aksara Arab Melayu.
Akan tetapi, pengaruh kuat dominasi kolonial Belanda lambat laun menggeser kejayaan aksara Arab Melayu/Pegon. Terlebih lagi pada pergantian abad ke-19, media penerbitan secara besar-besaran mencetak huruf latin sebagai media komunikasi massa. Pun juga setelah merdeka, Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk melestarikan aksara latin dengan menyebut orang-orang yang sehari-hari menggunakan aksara Arab Melayu atau aksara daerah, tapi tidak bisa membaca huruf latin, sebagai "buta huruf."
Akhirnya, aksara sebagai rekaan bahasa tidak hanya memberi tanda dan makna, tetapi juga merupakan representasi kekuasaan yang dominan di masyarakat itu. Dan uang koin 25 sen ini merekam ini dengan sangat jelas. — at Damascus, Syria

Sumber : FB https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10206521574452410&id=1061954966&set=a.1249827120094.39171.1061954966&refid=28&_ft_=qid.6187330909949107447%3Amf_story_key.4261932712634329010%3AeligibleForSeeFirstBumping.&tn=%2As

Petisi #OpenGaza Mencapai 428.000 Dukungan


 Petisi online #OpenGaza yang diluncurkan di avaaz.org mendapat dukungan lebih dari 428.000 netizen

Petisi yang ditujukan ke para pemimpin negara-negara di dunia ini menginginkan agar blokade atas Gaza oleh Israel dicabut.

Setelah petisi untuk menangkap Benjamin Netanyahu, ini Petisi online yg tentang Gaza yang cukup Menyita perhatian Netizen dunia.

LSM internasional yang ikutan sumbang suara juga ga macem-macem, ini list  nya
Avaaz
Action Against Hunger (ACF)
ActionAid
Asamblea de Cooperacion por la Paz (ACPP)
Alianza por la Solidaridad
Broederlijk Delen
Christian Aid
COSPE, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
CISP-Comitato Internazionale Sviluppo dei Popoli
CCFD-Terre Solidaire
Embrace the Middle East
Fobzu (Friends of Birzeit University)
French Platform of NGOs for Palestine
GVC
Heinrich Böll Foundation Palestine/ Jordan Office
HEKS/EPER
HelpAge International
Japan International Volunteer Center
Medical Aid for Palestinians (MAP – UK)
Medecins du Monde
Mennonite Central Committee (MCC)
Medico International
Norwegian Church Aid (NCA)
Norwegian People’s Aid (NPA)
Oxfam
Overseas
Pax Christi Flanders
Pax Christi International
Physicians for Human Rights – Israel
Rebuilding Alliance
Secours Islamique France
Terre des Hommes Italy
The Lutheran World Federation
The Palestine Solidarity Association of Sweden
The Swedish Organisation for Individual Relief/ IM - Swedish Development Partner
Trócaire
World Vision International


Indonesia mana suaranya?

Silahkan isi petisinya di sini http://t.co/ZbzJQ3EaAS



Hukuman Hacker Hamzah bin Dlaj Belum Pasti


Berita bahwa Hacker Hamzah bin Dlaj dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Amerika Serikat ternyata belum dipastikan kebenarannya. Begitulah kata Rassd.com mengutip saudara dari Hamzah bin Dlaj setelah melakukan konfirmasi dengan istri Hamzah bin Dlaj di Amerika Serikat.

Kata sang Istri, Hamzah bin Dlaj masih berada di penjara di negara bagian Georgia di USA. Begitu kata berita rassd.com

so.. mana yang benar? tunggu aja lagi :D

sumber : rassd.com

Monday, August 24, 2015

Adobe Flash Player? Disgusting.





Penghuni internet keknya ga lupa sama aplikasi satu ini Adobe Flash Player... cuma ya itu... dia suka install Mc Afee Plus tanpa persetujuan kita... padahal kadang kita ga perlu itu Mc Afee Plus...

Sekonyong-konyong ketika setuju install adobe flash player, seketika itu juga donlot dan install mc Afee plus... buat saya ya satu kata menjijikkan...

padahal di petunjuk instalasinya ga ada itu mesti install Mc Afee Plus

ah sudahlah....

Tuesday, August 18, 2015

Pengawalan Polisi dan Pasal Karet

Oleh : FACHRIZAL AFANDI

Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, selalu ada mimpi di dada anak negeri untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meski berbagai dugaan kriminalisasi kasus, perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Negara nyaring terdengar hingga saat ini, nampaknya tak menyurutkan niat dan gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong reformasi hukum di negeri ini.

Secara mikro kita dapat melihat kondisi penegakan hukum termasuk kepatuhan dan cara Negara merepon konsep keadilan dengan melihat, mengamati atau bahkan mengalami proses pengaturan hukum lalu lintas di jalan raya. Melalui jalan raya kita dapat melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat serta baik buruknya praktik penegakan hukum utamanya bagaimana asas equality before the law menjadi dasar Negara memperlakukan warganya.

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan orang-orang dengan posisi dan latar belakang tertentu ditangani secara berbeda oleh aparat penegak hukum, beberapa perlakukan khusus yang tidak akan didapat jika yang mengalami perkara lalu lintas adalah masyarakat kecil yang tidak punya akses ke sumber kekuasaan..

Selain Negara yang cenderung pilih kasih, perilaku sebagian masyarakat pengguna jalan sebenarnya juga tidak ada bedanya. Sudah menjadi rahasia umum, jika sebagian pengguna kendaraan bermotor mendapatkan lisensi/izin mengendarai kendaraan bermotor dengan cara-cara yang instan. Hal yang kemudian berakibat pada kekurang pahaman mereka terhadap aturan keselamatan dan keamanan berkendara di jalan raya. Tidak heran jika kemudian di Indonesia, tindak pidana paling banyak memakan korban jiwa adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini patut menjadi perhatian untuk melakukan reformasi di bidang pengaturan dan penanggung jawab lalu lintas.

Contoh teranyar yang dapat kita amati saat ini adalah saat seorang warga Jogjakarta berusaha menghimbau peserta konvoi motor besar yang dikawal oleh aparat kepolisian untuk patuh pada petunjuk lampu merah agar tidak merugikan kepentingan masyarakat lainnya. Tindakan ini sebenarnya adalah salah satu letupan kecil protes dari masyarakat yang secara sadar dilakukan karena melihat adanya ketidak samaan perlakuan hukum yang diberikan oleh Negara dengan dasar status dan latar belakang seseorang.

Jika mau ditelisik secara seksama, sebenarnya sudah banyak aturan yang harus dipedomani oleh semua pengguna jalan raya termasuk aparat Negara dalam berperilaku di jalan raya termasuk bagaimana cara penegakan hukumnya. Namun kita masih sering mendengar pengabaian aturan hukum dengan alasan adanya pasal karet yang lentur yang bisa ditafsirkan sesuai pihak yang berkepentingan.
Hal yang sangat disayangkan mengingat 70 tahun yang lalu para founding father kita telah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum yang salah satu cirinya adalah meminimalisir penggunaan diskresi berlebihan dari aparatur Negara dengan aturan dan guidelines yang jelas.

Pertimbangan/Diskresi Polisi sebagai landasan Hukum

Dalam rilisnya, Kapolri dan Humas Mabes Polri berusaha berkelit dengan menyatakan bahwa tindakan patwal moge di Jogjakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mabes Polri mendasarkan tindakan mereka pada pasal 134 huruf g UU 22/2009 tentang lalu lintas jo,. Pasal 18 UU 2/2002 tentang Kepolisian jo Pasal 1 angka 10 PERKAP 10/2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan pasal-pasal tersebut;

Pasal 134 huruf g UU 22/2009 menyatakan pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 18 (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian menyatakan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Oleh karenanya tindakan pengaturan lalu lintas demi kepentingan patwal Moge di Jogjakarta atau tindakan patwal-patwal lainnya seperti dikemukakan Kapolri untuk kelancaran prosesi acara orang meninggal misalnya adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekilas tidak ada yang salah dari penjelasan tersebut, namun jika kita fair melakukan analisa hukum, ada yang kurang dari penjelasan Mabes Polri tersebut. Entah karena lupa atau tidak tahu tafsir otentik Pasal 134 huruf g UU 22/2009 yang termaktub dalam penjelasan pasal terebut dan catatan penjelas dalam pasal 18 (2) UU 2/2002 tentang batasan diskresi kepolisian tidak dicantumkan dalam rilis divisi Humas Mabes Polri.

Kenapa kedua hal ini penting, karena sesuai penjelasan pasal 134 huruf g UU 22/2009, UU memberikan batasan definisi “kepentingan tertentu” dengan arti kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam. Selanjutnya, definisi "menurut pertimbangan petugas Kepolisian" tidak bisa diartikan secara bebas bahwa polisi memiliki diskresi penuh dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri tanpa kontrol. Pasal 18 (2) UU 2/ 2002 membatasi diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Belum lagi petugas Kepolisian sebagai bagian dari aparatur negara juga terikat dengan ketentuan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam pasal 24 jo pasal 22 (2) disebutkan bahwa pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

a. sesuai dengan tujuan Diskresi yaitu untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sesuai dengan AUPB;
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
f. dilakukan dengan iktikad baik.

Oleh karenanya jika pengambilan pertimbangan Polisi dalam patwal Moge tersebut tidak sesuai dengan tujuan wewenang dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorilkan sebagai diskresi yang mencampuradukkan wewenang yang secara hukum dapat dibatalkan (Pasal 31 UU 30/2014).
Demi menyambut semangat kemerdekaan RI ke 70, saya kira alih-alih membela diri dengan membabi buta, akan lebih baik jika jajaran Kepolisian RI sebagai Aparatur Negara melakukan evaluasi menyeluruh praktik-praktik keliru yang selama ini dijalankan. Sudah menjadi rahasia umum, jika masyarakat berpunya dapat menggunakan jasa pengawalan Kepolisian di luar kepentingan negara. Momentum ini akan sangat tepat jika Kepolisian RI mau mengembalikan fitrah petugas patroli pengawalan sesuai ketentuan per-undang-undangan dan tidak malah mengajari dan memberi contoh kepada masyarakat untuk melanggar undang-undang.

"Penulis adalah Dosen Hukum Pidana FH Universitas Brawijaya Malang"

Friday, August 14, 2015

Sunday, August 9, 2015

Penghinaan Terhadap Presiden

Menanggapi apa yang sedang diperdebatkan masyarakat, penghinaan terhadap Presiden, izinkan saya menyampaikan pandangan saya.
Prinsipnya, janganlah kita suka berkata & bertindak melampui batas. Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya.
Di satu sisi, perkataan & tindakan menghina, mencemarkan nama baik & apalagi memfitnah orang lain, termasuk kepada Presiden, itu tidak baik.
Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) untuk perkarakan orang yang dinilai menghina, termasuk oleh Presiden, itu juga tidak baik.
Penggunaan hak & kebebasan, termasuk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945.
Dalam demokrasi memang kita bebas bicara & lakukan kritik, termasuk kepada Presiden, tapi tak harus dengan menghina & cemarkan nama baiknya.
Sebaliknya, siapapun, termasuk Presiden, punya hak untuk tuntut seseorang yang menghina & cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan.
Pasal penghinaan, pencemaran nama baik & tindakan tidak menyenangkan tetap ada "karetnya", artinya ada unsur subyektifitasnya.
Terus terang, selama 10 tahun jadi Presiden, ada ratusan perkataan & tindakan yang menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama baik saya.
Foto resmi Presiden dibakar & diinjak-injak, mengarak kerbau yang pantatnya ditulisi "SBY" & kata-kata kasar penuh hinaan di media & ruang publik.
Kalau saya gunakan hak saya untuk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa & dijadikan tersangka.
Barangkali saya juga justru tidak bisa bekerja, karena sibuk mengadu ke polisi. Konsentrasi saya akan terpecah.
Andai itu terjadi mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras. Takut dipidanakan, dijadikan tersangka. Saya jadi tidak tahu apa pendapat rakyat.
Kalau pemimpin tak tahu perasaan & pendapat rakyat, apalagi media juga diam & tak bersuara, saya malah takut jadi "bom waktu".
Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kepada Presiden, maupun berita kasar di media.
Ini pertanda baik. Perlakuan "negatif" berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dengan baik.
Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasanpun bisa disalahgunakan.
Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki.
Sebaliknya, pemegang kekuasaan jangan obral & salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara & penguasa tak represif & main tangkap.
Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak untuk "menciduki" & menindas yang menentang penguasa.
Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat.
Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif.
Diambil dari akun Twitter @SBYudhoyono, Minggu 9 Agustus 2015.

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994806183918656&id=512463078819638&refid=7&_ft_=qid.6180977403169972214%3Amf_story_key.-7802624590853705303%3AeligibleForSeeFirstBumping.&tn=%2As

Tuesday, August 4, 2015

BLACKLIST BANK MEMBAWA BERKAH

Oleh Andi Micro
-----------------------
Bagi pengusaha, pandangan bahwa kredit bank adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan usaha, adalah hal yang umum. Bahkan kredit sudah jadi kebutuhan primer masyarakat, mau beli motor, mobil, rumah, modal usaha, dll. Bagaimana ketika kena Blacklist BI akibat menunggak kredit? Kebanyakan sih berfikir kalang kabut, ntar ga bisa kredit lagi. Saya juga begitu awalnya beberapa tahun yang lalu, dan ketika kena Blacklist, dan benar2 tidak bisa berkutik, mau bayar ga ada duitnya, cari kemana2 ga dapat2, ya udah pasrah saja.

Disitu baru kita tahu, bagi Bank jika nasabah tidak bisa bayar, maka asumsi utamanya cuma satu : "NASABAH TIDAK MAU BAYAR, bukan TIDAK MAMPU BAYAR" Akibatnya apa? Banyak kan yang ditagih2 dengan keras, dibilang penipu, dusta, janji2 mulu, dan sejuta caci maki oleh debt collector. Iyalah, kita dianggap ngemplang bayar, bukan dianggap tidak mampu bayar, makanya kudu dipaksa2 buat mau bayar. Belum lagi bunga berbunganya, yang ada aja ga mampu dibayar, udah dibungai lagi gara2 telat bayar. Bank sahabat pengusaha? Pikir lagi. # sorry

Dari peristiwa itu saya sadar betapa bodohnya saya diperdaya ilusi kredit. Alhamdulillah, mungkin itu jalannya dari Allah untuk memaksa saya menjauhi Riba. Karena tidak bisa kredit lagi, satu2nya jalan adalah jual aset. Habis2an jual aset buat bayar utang, biar kere tapi happy. Akhirnya benar, hutang saya sebagian sudah lunas, aset amblas, mulai dari nol seperti kata pegawai SPBU sebelum isi bensin.

Tapi yang namanya Rezeki itu sudah dibagi. Meskipun hidup serasa diujung tanduk, makan tahu tempe tiap hari, Alhamdulillah ada aja tawaran pekerjaan, mulai yang kecil2, sampai yang besar. Kebutuhan modal diatasi dengan pinjam teman, sistem bagi hasil, ga pake lihat BI checking dulu, jaminannya mulut ama leher saya, aman....

Dari perputaran bisnis dengan modal teman2 dan saudara, akhirnya tumbuh lagi, bahkan lebih pesat daripada dulu2. Sayapun bisa menyisihkan keuntungan usaha untuk investasi dan tabungan. Meskipun masih ada beberapa tagihan dan cicilan sisa2 zaman jahiliyah dulu, tapi InsyaAllah akan saya "habisi" kedepannya.
Blacklist Bank tidak berarti kita tidak bisa memanfaatkan fitur2 keuangan bank, utamanya lalu lintas dana, tapi mencegah kita untuk mendapat kredit, that's it.

Kenapa harus pusing jika tidak bisa kredit? Toh kredit itu adalah menabung secara paksa, kalo ga nyetor ya kena denda, di maki2, dan di permalukan. Anda pernah mikir ga, kalo cicilan motor misalnya kurang 1 bulan, tapi anda menunggak, akibatnya apa? Motornya ditarik kan, seolah2 anda ga berhak apapun atas motor itu karena perjanjian kreditnya adalah SEWA-BELI, selama belum lunas, barang itu dianggap sewa. Edyaaaannnn....

Kita (harusnya) bisa menabung sendiri tanpa perlu dipaksa. Untuk menghindarkan dari virus inflasi, saya tabung dalam bentuk emas batangan, sedikit2 1-5 gram, kalo ada duit, beli lagi, sampai nilainya mencukupi saya untuk beli sesuatu, motor misalnya. Emas tahan inflasi, jadi nilainya akan mengikuti kenaikan inflasi. Tabungan emas saya juga tidak disedot uang administrasi bla...bla...bla... wong disimpen sendiri.

Modal usaha? Kakek saya tidak pernah urusan sama bank. Beliau menyisihkan sebagian dari hasil bertani kecil2an. Bisa tuh punya sawah berhektar2 dan sapi beberapa ekor. Banyak pengusaha2 sukses yang berangkat dari strata bawah a.k.a miskin yang jelas dan pasti tidak bakal di lirik petugas bank untuk ditawari kredit, bisa tuh sukses. Masa kita tidak bisa? Balik lagi aja ke era Dinosaurus.

Memang menghindari Riba 100% mungkin hal yang mustahil hidup di Indonesia ini, tapi usaha keras kita kearah situ sudah sangat berharga, setidaknya untuk menjauhkan kita dari dosa yang besar, agar rezeki yang didapat bisa barokah untuk kita, keluarga, dan keturunan2 kita kelak. InsyaAllah.